SULUTVIRAL.ID SANGIHE, MANGANITU SELATAN – Sikap dan keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manganitu Selatan menjadi sorotan setelah diduga mengambil langkah sepihak dengan mengeluarkan dua orang guru dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Keputusan tersebut menuai pertanyaan, terutama terkait mekanisme, alasan, serta transparansi dalam pengambilan kebijakan di lingkungan sekolah.
Tindakan tersebut dinilai sebagai keputusan yang gegabah apabila benar dilakukan tanpa penjelasan dan komunikasi terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan.
Persoalan internal di lingkungan sekolah seharusnya diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, serta mekanisme yang berlaku, bukan dengan keputusan sepihak yang berpotensi merugikan hak dan keberlangsungan pekerjaan seorang tenaga pendidik.
VD, salah satu guru yang dikeluarkan dari Dapodik, menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut.
Menurutnya, persoalan pribadi maupun perbedaan pendapat antara kepala sekolah dan guru tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengambil tindakan yang berdampak serius terhadap status administrasi tenaga pendidik.
“Terlepas dari masalah pribadi kepala sekolah, tidak boleh mengambil keputusan secara gegabah tanpa terlebih dahulu memberitahukan alasan yang jelas kepada guru yang bersangkutan,” tutur VD.
Ia mempertanyakan dasar pengambilan keputusan tersebut, terlebih jika tidak didahului pemberitahuan, klarifikasi, maupun kesempatan bagi guru untuk mengetahui dan memberikan penjelasan atas persoalan yang terjadi.
Peristiwa ini juga memunculkan pertanyaan mengenai kepemimpinan dan kemampuan manajerial kepala sekolah dalam menyelesaikan konflik internal.
Seorang kepala sekolah bukan hanya memiliki kewenangan untuk mengelola lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga komunikasi, profesionalitas, dan keharmonisan di antara tenaga pendidik.
Jabatan kepala sekolah semestinya digunakan untuk membangun lingkungan pendidikan yang sehat dan kondusif, bukan menjadi ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan persoalan personal.
Publik pun berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, melakukan klarifikasi, serta memeriksa apakah proses pengeluaran kedua guru dari Dapodik telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari Kepala SMP Negeri 1 Manganitu Selatan mengenai alasan, dasar, dan prosedur pengeluaran kedua guru tersebut dari Dapodik.
Pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang bijaksana, bukan arogansi kekuasaan.
Sebab, ketika persoalan internal tidak mampu diselesaikan melalui dialog, yang berpotensi menjadi korban bukan hanya tenaga pendidik, tetapi juga iklim pendidikan itu sendiri. (RT)

Tinggalkan Balasan