SULUTVIRAL.ID – Polemik penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado, kian memanas. Setelah dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, akhirnya angkat bicara.
Suryadi secara tegas membantah dugaan permintaan dana operasional yang menyeret namanya dalam penanganan perkara sengketa tanah seluas kurang lebih 52.651 meter persegi tersebut.
Tak hanya membantah, Suryadi juga menegaskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) telah dilakukan berdasarkan prosedur hukum, bukan keputusan sepihak penyidik.
Bahkan, ia menyatakan siap mengambil langkah hukum terhadap pengusaha John Hamenda apabila tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak dapat dibuktikan.
Polemik ini mencuat setelah John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di Malalayang Satu yang asetnya ditaksir mencapai Rp600 miliar.
Saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis (12/11/2026) malam, Suryadi mengaku belum mengetahui secara langsung adanya laporan tersebut. Ia baru memperoleh informasi setelah seorang wartawan membagikan pemberitaan kepadanya.
“Saya baru dapat berita ini karena ada disebar oleh wartawan mungkin yang mengeshare ke saya terkait itu. Kalau masalah dilaporkan ke Propam Mabes saya belum tahu, karena baru membaca di berita tersebut,” ungkap Suryadi.
SP3 Disebut Berdasarkan Putusan Praperadilan
Menanggapi polemik penghentian penyidikan, Suryadi membeberkan bahwa perkara sengketa tanah tersebut ditangani Ditreskrimum Polda Sulut melalui Subdit II Harda.
Menurutnya, penerbitan SP3 bukan tanpa dasar. Penyidik disebut telah mempertimbangkan putusan praperadilan serta rekomendasi dari Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.
Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut muncul setelah salah satu pihak mengajukan permohonan gelar perkara ke Biro Wassidik Bareskrim Polri.
“Kemudian posisi perkara tersebut, itu memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adalah adanya putusan praperadilan. Kemudian adanya juga rekomendasi dari Biro Wassidik, karena pada saat itu ada salah satu pihak memohon untuk digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan,” jelasnya.
Suryadi menambahkan, hasil rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri meminta penyidik untuk mematuhi putusan praperadilan dengan menghentikan perkara tersebut.
“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara telah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) penyidikan.
Termasuk mekanisme gelar perkara yang menurutnya turut melibatkan pengawas eksternal.
“Kalau menurut saya sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana dan kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti oleh para pengawas eksternal sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP,” tandasnya.
Bantah Tuduhan Dana Operasional, Siap Tempuh Jalur Hukum
Tak berhenti sampai di situ, Suryadi juga menyoroti dugaan permintaan dana operasional yang disebut-sebut dalam polemik penanganan perkara tersebut.
Ia menilai tuduhan itu tidak berdasar apabila tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Suryadi, keputusan penghentian penyidikan sudah memiliki landasan berupa putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri.
Karena itu, ia meminta agar persoalan tersebut tidak dibangun melalui tuduhan yang menurutnya dapat mengaburkan substansi penanganan perkara.
“Jangan membuat fitnah dengan laporan atau pemberitaan yang mengaburkan pokok persoalan kepastian hukum yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Sulut,” ujarnya.
Bahkan, Suryadi secara terbuka menyatakan tidak akan tinggal diam apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan.
“Kalau tidak ada bukti laporan tersebut maka akan kami tuntut balik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menambah panas polemik sengketa tanah Malalayang Satu. Di satu sisi, John Hamenda melalui kuasa hukumnya telah membawa persoalan ini ke Divisi Propam Mabes Polri. Sementara di sisi lain, Dirreskrimum Polda Sulut bersikukuh bahwa penerbitan SP3 telah mengacu pada putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Wassidik.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana Propam Mabes Polri menindaklanjuti pengaduan tersebut, termasuk bagaimana dugaan permintaan dana operasional yang dipersoalkan dapat diuji berdasarkan bukti dan mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Sebab, perkara yang menyangkut aset dengan nilai taksiran mencapai Rp600 miliar ini bukan sekadar persoalan penghentian penyidikan, tetapi juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Sulawesi Utara.(rsv)

Tinggalkan Balasan