SULUTVIRAL.ID – Aktivis perempuan asal Sulawesi Utara (Sulut), Nancy Angela Hendriks, angkat bicara menanggapi polemik isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Nancy secara terbuka mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang sebelumnya berada di barisan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, namun kini justru tampil lantang menyuarakan desakan pemakzulan terhadap Gibran.

Menurut Nancy, dirinya turut menjadi bagian dari perjalanan politik pasangan tersebut sejak awal kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres). Ia mengaku mengetahui bagaimana dinamika dan proses perjuangan politik berlangsung hingga Prabowo-Gibran berhasil memenangkan Pilpres.

“Saya adalah bagian dari perjuangan sejak awal Pilpres. Saya tahu bagaimana perjalanan itu dimulai, bagaimana dinamika politik terjadi, hingga akhirnya Prabowo-Gibran memenangkan kontestasi dan dipercaya rakyat untuk memimpin negeri ini,” ungkap Nancy kepada Tribun Manado, Kamis (12/11/2026).

Ia mengungkapkan, sejak awal nama Gibran memang telah menjadi bagian penting dalam dinamika koalisi politik. Bahkan, dorongan agar Gibran maju sebagai calon Wakil Presiden disebut telah disampaikan berkali-kali sebelum akhirnya diterima dan diperjuangkan bersama.

“Kita berjuang bersama. Kita berkampanye bersama. Kita membangun keyakinan bahwa pasangan ini adalah pilihan untuk Indonesia,” ujarnya.

Namun, Nancy mengaku menyayangkan perubahan sikap sejumlah pihak yang sebelumnya begitu bersemangat memperjuangkan Gibran, tetapi kini justru ikut menyuarakan pemakzulan.

“Ke mana mereka yang dahulu begitu gigih meminta Mas Gibran menjadi Wakil Presiden? Ke mana koalisi yang dahulu membanggakan dan memperjuangkan beliau? Mengapa sebagian dari mereka sekarang justru menjadi pihak yang paling lantang berbicara mengenai pemakzulan?” sindirnya.

Tak hanya menyoroti perubahan sikap politik, Nancy turut menyinggung persoalan ijazah serta penyetaraan pendidikan Gibran yang kembali menjadi polemik di tengah masyarakat.

Ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut tidak dituntaskan sejak tahapan pencalonan berlangsung, sementara dokumen pendidikan Gibran sebelumnya telah melewati proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau memang sejak awal dokumen pendidikan Mas Gibran dianggap tidak memenuhi ketentuan atau tidak diakui setara dengan pendidikan di Indonesia, mengapa persoalan ini tidak diselesaikan secara tuntas ketika proses pencalonan berlangsung?” tuturnya.

Meski menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis, Nancy menegaskan dirinya tidak bermaksud menghalangi proses hukum apabila memang terdapat persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Ia menilai, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara transparan dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, konsistensi serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dokumen juga tidak boleh diabaikan.

“Saya tidak mengatakan bahwa persoalan hukum tidak boleh diperiksa. Silakan diperiksa. Silakan diuji secara terbuka dan berdasarkan aturan yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang boleh berada di atas hukum,” tegasnya.

Nancy juga mempertanyakan pihak yang harus bertanggung jawab apabila nantinya ditemukan adanya kekeliruan dalam proses pemeriksaan maupun verifikasi dokumen pendidikan tersebut.

“Jika ada kekeliruan dalam proses verifikasi, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah seluruh beban harus diletakkan pada orang yang dokumennya dahulu telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan oleh lembaga yang berwenang?” katanya.

Lebih jauh, Nancy mengingatkan kembali semangat perjuangan politik yang sebelumnya mengusung keterlibatan generasi muda dalam kepemimpinan nasional.

Menurutnya, tampilnya Gibran dalam kontestasi Pilpres merupakan bagian dari semangat memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berkontribusi dalam pemerintahan.

“Dulu, kita mengusung semangat bahwa generasi milenial adalah penerus bangsa. Kita ingin membuka ruang bagi anak-anak muda untuk tampil, berani bermimpi, dan mengambil bagian dalam kepemimpinan nasional,” ungkapnya.

Ia berharap perbedaan pandangan politik tidak menjadi alasan bagi pihak-pihak yang sebelumnya berjuang bersama untuk saling menjatuhkan ketika menghadapi perubahan dinamika kekuasaan.

Menyikapi isu pengunduran diri Gibran yang disebutnya mencuat pada 12 November 2026, Nancy menilai situasi tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi bagi seluruh elemen bangsa.

Secara pribadi, ia mengaku masih memiliki kebanggaan terhadap Gibran dan berharap dinamika politik yang berkembang dapat menjadi momentum untuk meredakan ketegangan nasional.

“Saya berharap keputusan ini menjadi jalan untuk meredakan kegaduhan dan mengutamakan kepentingan bangsa,” ujarnya.

Di sisi lain, Nancy mengingatkan agar narasi perjuangan demokrasi tidak dijadikan alat untuk membuka jalan bagi kepentingan perebutan jabatan maupun kekuasaan.

“Jangan sampai perjuangan atas nama demokrasi hanya menjadi pintu masuk bagi perebutan kursi dan kekuasaan. Jangan sampai pemakzulan atau pengunduran diri seseorang justru menjadi kesempatan bagi mereka yang sejak awal memang mengincar posisi tersebut,” tegasnya.

Nancy berharap perkembangan politik nasional ke depan dapat berlangsung lebih dewasa, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap sikap dan keputusan para aktor politik dalam menghadapi dinamika tersebut nantinya akan menjadi bagian dari catatan sejarah.

“Semoga yang diperjuangkan setelah ini benar-benar kepentingan bangsa, bukan sekadar pergantian orang di kursi kekuasaan,” katanya.

Menutup pernyataannya, Nancy mengajak masyarakat untuk menyikapi perkembangan politik nasional secara bijaksana dan tidak mudah terjebak dalam pertarungan kepentingan antarkelompok.

“Karena pada akhirnya, rakyat bukan penonton yang bisa terus-menerus dijadikan alasan dalam setiap pertarungan politik. Sejarah akan mencatat siapa yang sesungguhnya berjuang untuk rakyat dan siapa yang hanya sedang memperjuangkan kekuasaan,” pungkas Nancy.(***)