Berita Ini Telah Dijawab Oleh PT. Pelayaran Berkat Rehobot Melalui Hak Jawab Nomor 52/RLF/2026

TALAUD, SULUTVIRAL.ID — Raibnya 20 KL Pertalite Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) di Motor Tanker (MT). Pokajo adalah titik nadir tata kelola BBM subsidi di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ini bukan lagi cerita tentang selang bocor. Ini tentang dugaan kejahatan niaga migas yang diorkestrasi dengan rapi, dan PT. Rehobot sebagai pemilik kapal wajib berada di kursi pemeriksaan pertama.

Redaksi SULUTVIRAL.ID telah mengantongi dan membedah dokumen Berita Acara Pertanggungjawaban Minyak Pertalite tanggal 13 Agustus 2025 yang ditandatangani Nakhoda Donny S. Gosal.

Hilangnya 20.000 liter BBM Jenis Pertalite dengan dalih selang bocor saat bongkar muat dari laut ke darat di Desa Kordakel, Kepulauan Talaud melalui MT. Pokajo sampai hari ini jadi misteri yang wajib ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum.

Bayangkan saja, Jika kau tuang Pertalite di tanah Kordakel, ia akan jadi kubangan seluas 20 meter persegi, sedalam pinggang orang dewasa, Tanahnya akan menghitam dan Baunya akan menyengat hingga 1 kilometer.

Dan bilah tumpah ke laut, Lautnya akan berminyak, Ikan-ikannya mabuk, terumbu karang akan rusak dan habitat ekosistem akan hancur dalam kerusakan lingkungan yang sangat parah.

Tapi di Desa Kordakel, Mangaran, Pulau Kabaruan, pagi itu tidak ada bau apa-apa. Tanahnya tetap coklat. Lautnya tetap biru. Di Pantai Pute, Desa Bulude, yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari titik bongkar, anak-anak tetap mandi seperti biasa.

Lalu kemana perginya 20 KL Pertalite milik negara itu?

Itulah pertanyaan yang membawa Redaksi SULUTVIRAL.ID membuka kembali sebuah dokumen tipis, bertanggal 13 Agustus 2025, ditandatangani Nakhoda Donny S. Gosal. Dokumen yang diberi judul megah: Berita Acara Pertanggungjawaban Minyak Pertalite.

Dokumen itu seharusnya jadi tameng PT. Pelayaran Berkat Rehobot, pemilik MT. Pokajo, Tapi setelah di bedah secara mendalam, justru menjadi pisau yang mengarah ke lehernya sendiri.

Suara Dari Bulude, “Tidak Ada Kejadian Itu”

Kami tidak mulai dari kertas. Kami mulai dari manusia.

Hariono Bowonsiet, tokoh masyarakat Talaud, mantan Anggota DPRD, orang Bulude asli, menatap kami tajam saat kami tunjukkan Berita Acara itu, Selasa 20 Oktober 2026.

“Pada hari dan tanggal bahkan tahun yang disebutkan dalam Berita Acara bahwa selang bocor yang membuat minyak tumpah sebanyak 20 KL, saya pastikan tidak ada kejadian itu, Saya warga Desa Bulude, dan mengetahui persis tempat pembongkaran di Desa Kordakel itu. Lokasinya hanya beberapa ratus meter dari Pantai Pute. Tidak pernah ada peristiwa sebesar itu terjadi di sana.”. katanya, dengan suaranya berat.

Dia tidak pernah melihat. Tidak pernah mendengar kabar dari masyarakat. Padahal 20 KL jika tumpah, seluruh kampung akan tahu.

“20 KL itu sangat banyak. Kalau tumpah di darat saja dia akan membentuk kubangan 20 meter persegi dengan kedalaman satu meter. Kalau di laut, minyak akan meluber kemana-mana, ekologi rusak parah. Kalau tidak ada jejaknya, berarti minyak itu setelah tumpah langsung menguap ke langit, sehingga kami mendesak Aparat Penegak Hukum untuk melakukan melakukan proses hukum secara terbuka dalam mendalami kasus ini, karena ini sudah menyangkut kerugian negara dan hajat hidup orang banyak” pungkasnya, sinis.

Sindiran yang paling jujur dan desakan yang sangat lugas, Minyak yang menguap ke langit. Karena di bumi, ia tidak meninggalkan jejak. Kecuali di rekening seseorang.

PT. Pelayaran Berkat Rehobot Gagal Melawan Hukum Fisika 

Tim investigasi kami turun. Tanya warga di bibir pantai. Jawabannya satu: NIHIL.

Tidak ada bau BBM. Tidak ada tanah menghitam. Tidak ada lapisan minyak. Inilah yang membuat dugaan kami menguat: kebocoran itu diduga tidak pernah ada.

Berita Acara itu diduga fiktif. Dan jika fiktif, maka PT. Rehobot diduga telah membuat keterangan palsu untuk menutupi hilangnya Barang Milik Negara yang dibiayai APBN.

Ini bukan kelalaian Anak Buah Kapal. Ini tanggung jawab korporasi.

Bedah Lima Luka Pada Berita Acara 13 Agustus 2025.

Berdasarkan Legal Memorandum dari Pakar Hukum Pidana dan Pengamat Migas, inilah 5 cacat yang membuat dokumen itu runtuh:

1. Cacat Formil, Itu Bukan Berita Acara.
Disebut Berita Acara, tapi hanya ditandatangani kru kapal sendiri. Tidak ada PT. Karya Maranatha sebagai pemilik barang yang dirugikan. Tidak ada Syahbandar Talaud. Tidak ada Kepala Desa. Tidak ada Polisi. Secara hukum Maritim, ini surat  sepihak, bukan Berita Acara.

2. Jeda 7 Hari : Waktu Untuk Merapikan Dusta.
Kejadian diklaim 6 Agustus jam 06:30 WITA. Baru ditulis 13 Agustus. Kemana MT. Pokajo selama 7 hari hilang itu? SOP mewajibkan lapor 1×24 jam ke Syahbandar dan Pertamina Patra Niaga. Jeda 7 hari adalah waktu yang sempurna untuk menyamakan cerita.

3. Lokasi Menyesatkan : Tujuan Essang, Bocor di Kabaruan.
Tujuan resmi BBM: Desa Maririk, Kec. Essang untuk SPBU Kompak PT. Karya Maranatha. Lokasi bocor ditulis: Kordakel Mangaran, Kec. Kabaruan. Beda kecamatan, beda alur pelayaran. Mengapa kapal tujuan Essang bongkar di Kabaruan? Ini yang disebut voyage deviation. Wajib dibuka Polda Sulut dari data AIS.

4. Saksi Abal-Abal : Mengadili Diri Sendiri.
Tiga saksi: Meidison Bawekes, Novingston Puhiri, Anca S. Semua ABK MT. Pokajo. Semua bawahan Donny S. Gosal. Tidak ada satu pun saksi independen dari darat. Ini seperti maling bersaksi untuk maling.

5. Frasa Bunuh Diri : “Bertanggung Jawab Penuh”.
Donny menulis akan bertanggung jawab penuh. Pak Donny, 20 KL BBM subsidi adalah uang negara. Kerugian negara tidak bisa ditebus dengan uang pribadi. Ini bukan ganti rugi perdata. Ini pidana.

Modus Lama Bernama “Kencing Di Laut”. 

Dengan 5 luka itu, polanya mengarah ke modus klasik, Muatan dialihkan di tengah laut, dijual ke pengumpul, lalu dibuat Berita Acara selang bocor.

Polda Sulut wajib desak PT. Rehobot menjawab:
1. Mengapa 20 KL hilang tepat saat mengangkut jatah SPBU Kompak Maririk?
2. Apakah AIS MT. Pokajo dimatikan 6 Agustus 2025? Buka koordinatnya.
3. Kemana 20 KL itu dijual? Jika dijual Rp15.000 – Rp18.000/liter, untung haramnya Rp100 – Rp160 Juta sekali jalan.

Tuntutan Publik Untuk Negara

Kami tidak menulis untuk dibaca. Kami menulis untuk ditindak.

I. Untuk Ditreskrimsus Polda Sulut: Terapkan Pasal 55 UU Migas jo UU Cipta Kerja. 6 tahun penjara, denda Rp60 Miliar. Sita MT. Pokajo, logbook, dan selang yang katanya bocor itu. Periksa Direksi PT. Rehobot, jangan hanya Nakhoda.

II. Untuk Penyidik: Terapkan Pasal 263 KUHP tentang dugaan surat palsu, dan 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Lacak aliran dana via PPATK.

III. Untuk BPKP & Kejati Sulut: Ini uang APBN. 20 KL x subsidi Rp3.000 = Rp60 Juta kerugian negara langsung. Terapkan UU Tipikor. Audit investigatif.

IV. Untuk ESDM & BPH Migas: Bekukan izin PT. Rehobot sesuai Permen ESDM No.13/2018. Dan audit PT. Karya Maranatha: apakah mereka lapor kehilangan ini atau ikut menutupi?

Tuntutan kami final: Sita MT. Pokajo. Periksa Direksi PT. Pelayaran Berkat Rehobot. Karena Pasal 33 UUD 1945 bilang, bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk kemakmuran PT. Pelayaran Berkat Rehobot.

Sampai Berita ini naik Tayang Redaksi belum berhasil menghubungi Pihak PT. Pelayaran Berkat Rehobot sehubungan dengan adanya dugaan hilangnya 20 KL BBM jenis Pertalite dari MT. Pokajo pada tahun 2025 silam, dan Redaksi membuka ruang Hak Jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam objek pemberitaan ini berdasarkan kaidah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red/Tim/***)

Catatan Redaksi : Berita Ini Telah Dijawab Oleh PT. Pelayaran Berkat Rehobot Melalui Hak Jawab Nomor 52/RLF/2026