SULAWESI UTARA — Kepemimpinan baru DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara di bawah dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS., atau MEP, kini menjadi sorotan menyusul polemik penerbitan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Kebijakan tersebut dipertanyakan karena diduga tidak sejalan dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Situasi ini memunculkan kritik keras dari pihak yang mempersoalkan keputusan tersebut, dengan melontarkan istilah “Golkar Sulut Abuleke” sebagai sindiran terhadap dugaan ketidakkonsistenan dalam menjalankan aturan organisasi.
Ungkapan lokal “Tulis laeng, baca laeng, beking laeng” pun mencuat sebagai kritik terhadap kemungkinan adanya perbedaan antara ketentuan tertulis dan tindakan di lapangan.
Persoalan ini bukan semata-mata soal pergantian jabatan. Yang menjadi pertanyaan mendasar ialah apakah keputusan strategis tersebut telah ditempuh sesuai AD/ART, petunjuk pelaksanaan, dan kewenangan masing-masing tingkat kepengurusan Partai Golkar.
INSTRUKSI DPP JADI SOROTANPolemik ini dikaitkan dengan Surat Instruksi DPP Partai Golkar Nomor SI-4/DPP/GOLKAR/V/2025 tertanggal 15 Mei 2025, yang menurut materi dokumen yang disampaikan kepada redaksi, mengatur larangan bagi DPD Provinsi untuk menunjuk Plt pada tingkat DPD Kabupaten/Kota.
Instruksi tersebut disebut ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.Apabila isi surat, keaslian, dan keberlakuannya terkonfirmasi sesuai uraian tersebut, maka dasar kewenangan penerbitan SK Plt untuk Minahasa, Tomohon, dan Sitaro perlu dijelaskan secara terbuka.
Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah DPD Golkar Sulut telah memperoleh persetujuan atau arahan DPP, dan apa dasar organisasi yang digunakan untuk mengambil keputusan tersebut? Kepastian hanya dapat diperoleh melalui pemeriksaan dokumen resmi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
JUKLAK PARTAI JUGA DIPERTANYAKAN
Selain surat instruksi, materi yang diterima redaksi turut merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar tertanggal 29 April 2025, khususnya Pasal 75 mengenai aturan peralihan kepengurusan dan persyaratan penunjukan Plt.
Ketentuan tersebut disebut mengatur perpanjangan masa bakti kepengurusan hingga Musyawarah Daerah terselenggara serta persyaratan tertentu untuk menunjuk pelaksana tugas.
Namun, penerapannya terhadap tiga daerah yang dipersoalkan harus diperiksa berdasarkan naskah resmi Juklak, status kepengurusan masing-masing daerah, alasan penerbitan SK, dan kemungkinan adanya keputusan DPP yang relevan.Jika prosedur organisasi terbukti tidak dipenuhi, persoalan ini patut dievaluasi melalui mekanisme internal partai.
Sebaliknya, apabila keputusan telah sesuai aturan, DPD Golkar Sulut perlu menjelaskan dasar dan prosesnya agar polemik tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa pembuktian.
“ABULEKE” MENJADI SINDIRAN TERHADAP KONSISTENSI KEPEMIMPINAN
Istilah “Abuleke” dalam polemik ini digunakan sebagai ungkapan kritik, bukan sebagai bukti bahwa pelanggaran telah terjadi.Sindiran “Tulis laeng, baca laeng, beking laeng” menggambarkan pertanyaan mengenai konsistensi antara aturan yang tertulis dan keputusan yang dilaksanakan.
Kritik tersebut menjadi relevan untuk dijawab melalui dokumen, bukan hanya perdebatan. Sebab, aturan organisasi seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.Semangat “Bertanding untuk Bersanding” juga perlu diterjemahkan dalam praktik kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi, kepatuhan terhadap mekanisme, dan upaya menjaga soliditas kader.
BAHLIL LAHADALIA DAN DPP GOLKAR DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji diharapkan memberikan penegasan mengenai kewenangan penerbitan SK Plt di tingkat kabupaten/kota serta status instruksi tertanggal 15 Mei 2025.
DPP juga perlu menjelaskan apakah ketiga SK yang dipersoalkan telah diketahui, disetujui, atau dievaluasi sesuai ketentuan organisasi.
Langkah tersebut penting untuk mencegah ketidakpastian di tingkat daerah dan memastikan bahwa setiap keputusan memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
MEP beserta jajaran DPD Golkar Sulut juga perlu diberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai alasan dan prosedur penerbitan SK tersebut.
JANGAN SAMPAI POLEMIK INTERNAL MERUGIKAN PARTAI
Kepemimpinan partai politik diuji bukan hanya ketika mengambil keputusan, melainkan juga ketika menghadapi kritik dan menjelaskan kebijakan kepada kader.
Jika dugaan ketidaksesuaian prosedur terbukti, evaluasi harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
Jika tidak terbukti, klarifikasi yang disertai dokumen pendukung perlu dihormati.Pada akhirnya, yang dibutuhkan kader dan masyarakat bukan sekadar sindiran atau adu pernyataan, melainkan kepastian mengenai aturan, kewenangan, dan proses pengambilan keputusan.
Kini DPP Partai Golkar ditunggu untuk memberikan penjelasan: apakah penerbitan SK Plt di Minahasa, Tomohon, dan Sitaro telah sesuai dengan instruksi serta mekanisme organisasi yang berlaku?Polemik ini perlu dijawab secara terbuka agar kritik “Abuleke” tidak terus berkembang menjadi persoalan yang menggerus kepercayaan kader terhadap tata kelola organisasi.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan materi yang diberikan dan belum merupakan hasil verifikasi independen atas dokumen terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi MEP, DPD Golkar Sulut, serta DPP Partai Golkar sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Tinggalkan Balasan