Manado, Sulut Viral.id– Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO) Sulut, Harianto Nanga, menilai ada indikasi kuat pelanggaran prosedur pada tender pelaksanaan pembangunan Puskesmas Lobbo di kabupaten kepulauan Talaud yang berbandrol 8,5 miliar  yang berdasarkan pantauan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) per tanggal 5 Oktober 2026 berstatus batal tender namun saat ini terpantau justru ada aktivitas pekerjaan yang sedang dilakukan.

“Ini bukan lagi kelalaian administrasi, ini diduga kesengajaan. Proyek 8,5 M tanpa  tayang di LPSE adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip transparansi. Kami menduga ada persekongkolan untuk menghindari persaingan sehat. Kami akan melayangkan laporan resmi ke Kejati Sulut dan LKPP untuk segera melakukan audit terhadap proses pengadaan ini,” Ujar Harianto.

Harianto menyebutkan bahwa bayangkan Ada proyek, tapi tak ada di sistem. Ada papan SPK Rp 8,5 miliar terpasang gagah di Desa Lobbo, Beo Utara, tapi jejak digitalnya hilang di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Ini sangat fata, bahkan potret buram tata kelola pengadaan di Kabupaten Kepulauan Talaud  karena proses ini sangat melanggar dan  bertentangan dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 6 dan Pasal 50 jelas mewajibkan semua pengadaan barang/jasa pemerintah wajib melalui sistem elektronik dan bersifat transparan”. Ungkap Ketua RAKO Sulut tersebut menyesalkan.

Ia menambahkan bahwa Publik patut curiga dan menyebutnya sebagai dugaan proyek siluman karena berdasarkan penelusuran dari RAKO Sulut hingga 5 Oktober 2026, paket Pembangunan Puskesmas Lobbo – Rp. 8.517.300.000 tidak ditemukan di portal LPSE Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Proyek kesehatan tidak boleh jadi proyek siluman. 8,5 Miliar terlalu besar untuk disembunyikan dari LPSE. Jika memang bersih, kenapa takut tampil di LPSE”. Ungkap Harianto

Harianto mengatakan bahwa bagaimana mungkin proyek 8,5 Miliar bisa berkontrak tanpa jejak lelang elektronik? Jika ini tender, harus ada pengumumannya. Jika ini e-purchasing, harus ada katalognya. Jika tidak ada keduanya, lalu lewat jalur apa CV. Makmur Sejati bisa dapat kontrak 8,5 Miliar?, apakah melalui proses Pengadaan Langsung (PL)?

“Ini sungguh menjadi lelucon hukum bilamana proyek pekerjaan senilai Rp 8,5 Miliar namun menggunakan skema PL? Ini seperti mengendarai truk tronton dengan SIM C. Secara hukum cacat formil karena sesuai aturan LKPP, batas maksimal Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi hanya Rp 200 Juta dan jika dipaksakan dengan dalih penunjukan langsung dalam keadaan darurat, mana dokumen penetapan daruratnya dari Bupati? Puskesmas adalah pembangunan baru, bukan penanganan bencana”. Tegas Ketua RAKO Sulut yang dikenal tak mengenal kompromi tersebut.

Diluar konteks tersebut RAKO Sulut meragukan kualitas pekerjaan yang bakal dikorbankan demi serapan anggaran DAK akhir tahun karena Kontrak ditandatangani 30 Agustus 2026, waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Artinya harus selesai akhir Desember 2026. Membangun Puskesmas tipe standar di Beo Utara yang akses materialnya harus lewat laut dengan waktu 4 bulan di musim penghujan utara adalah tantangan logika. 

“Sumber dana proyek ini adalah DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2026. Ini uang rakyat untuk kesehatan. Bukan untuk coba-coba. Jika proses pengadaannya saja sudah diduga siluman, bagaimana kita bisa yakin kualitas bangunan, mutu besi, dan mutu betonnya akan sesuai spesifikasi?”. Pungkas Harianto Nanga.

Berikut Fakta berdasarkan temuan RAKO Sulut :

  1. Di lokasi telah terpasang Papan Dokumen SPK proyek tersebut.
  2. Berdasarkan penelusuran tim kami di portal resmi LPSE Kabupaten Kepulauan Talaud (lpse.talaudkab.go.id) dan SIRUP LKPP per tanggal 05 Oktober 2026, paket pekerjaan dengan nilai Rp. 8,5 M tersebut TIDAK DITEMUKAN / TIDAK TAYANG.
  3. Kalau Nomor kontrak menggunakan kode PL (Pengadaan Langsung) yang sangat janggal untuk nilai 8,5 Miliar.
  4. Pelanggaran Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 50 ayat (2) yang mewajibkan pengadaan melalui sistem elektronik (LPSE) dan prinsip transparansi.

Hingga berita ini diterbitkan, tim  masih berupaya mengkonfirmasi pihak Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) kabupaten kepulauan Talaud serta Dinas Kesehatan kabupaten Talaud terkait progres fisik di lapangan dan transparansi anggaran. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini seperti dalam kaidah jurnalis yang diatur melalui UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. (Red/Tim***)