MANADO, SULUTVIRAL.ID – Sebanyak 19,7 Miliar uang rakyat  raib ataupun menguap dari APBD  Tahun 2026, bahkan diduga jadi bahan bancakan dari para pihak yang memiliki kewenangan dalam melola keuangan di kabupaten kepulauan Talaud.

Menyikapi hal ini Ketua Rakyat Anti Korupsi (RAKO) Sulawesi Utara, Harianto Nanga mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) untuk segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan  Bupati Talaud Welly Titah dibalik perintah pencairan dana 19,7 Miliar di APBD Talaud yang bersumber dari  SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2025.

“Skandal belanja Rp 19,7 Miliar dari SiLPA Rp 72 Miliar yang diduga cair sebelum APBD-P sah bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi. Ini adalah dugaan kejahatan anggaran yang terstruktur”. Ujar Harianto Sabtu, (10/10/2026).

Harianto menegaskan bahwa untuk kejahatan seperti ini, tidak cukup hanya ditegur. Harus diusut oleh Aparat Penegak Hukum sampai keakar akarnya, dan pemerintah provinsi wajib membuat catatan rekomendasi sebagai pelanggaran hukum dalam SK yang ditandatangani Gubernur tentang Evaluasi Perubahan APBD Talaud tahun 2026.

“Kalau Provinsi memaksakan menerbitkan SK tanpa memasukkan rekomendasi sebagai catatan pelanggaran hukum padahal ada belanja siluman 19,7 Miliar yang sudah cair duluan, itu sama saja Provinsi melegalkan maling uang rakyat. Ini bukan salah ketik, ini pola, penuh intrik dan pemukatan jahat”. Ujar Harianto sambil berjanji akan segera melaporkan kasus ini ke pihak Kejati Sulut.

Selanjutnya Rakyat Anti Korupsi (RAKO) Sulawesi Utara melalui Ketua Harianto Nanga mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk masuk dalam 3 (Tiga) pintu pidana yang kini terbuka lebar, yaitu :

1. Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Bupati Talaud yang diduga memerintahkan (Pasal 3 UU Tipikor)
“Siapa pejabat yang memerintahkan pencairan Rp 19,7 Miliar tanpa dasar APBD-P yang sah? SiLPA Rp 72 Miliar bukan uang pribadi Bupati. Itu uang rakyat Talaud. Perintah lisan atau disposisi apapun untuk mencairkannya sebelum 16 September 2026 adalah abuse of power”.

2. Dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang Merugikan Keuangan Negara
“PP 12/2019 sudah tegas: SiLPA hanya untuk defisit dan keadaan darurat. Jika Rp 19,7 Miliar itu dipakai untuk belanja modal, pengadaan barang/jasa, atau proyek infrastruktur baru, maka negara dirugikan karena proses tender, perencanaan, dan legalitasnya dilompati”.

3. Dugaan Upaya Menghalangi Pembangunan
“Karena ulah belanja serampangan ini, SK Gubernur tertahan. Akibatnya, seluruh belanja APBD-P 2026 yang sah dan untuk kepentingan rakyat tidak bisa dieksekusi. Ribuan warga Talaud yang menunggu jalan, bantuan, dan layanan kesehatan menjadi korban. Siapa yang bertanggung jawab?”.

Sehingga Ia meminta Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, untuk segera memerintahkan memanggil Bupati Talaud Welly Titah bersama para kroninya untuk mendalami dimana bukti SP2D pencairan Rp 19,7 Miliar itu? Tanggal berapa cair? Untuk kegiatan apa? Atas perintah siapa?

“Kejati Sulut harus menyita Dokumen SiLPA Rp 72 Miliar. Buka semua. Publik berhak tahu SiLPA fantastis Rp 72 Miliar itu sisa dari proyek apa saja yang tidak dikerjakan tahun 2025? Jangan-jangan itu adalah proyek-proyek siluman yang sengaja disisakan untuk bancakan di tahun 2026?, Bekukan Proses Tender Terkait. Jika Rp 19,7 Miliar itu sudah dibelanjakan, pasti ada pihak ketiga yang menerima. Usut rekanan itu. Apakah melalui LPSE atau penunjukan langsung diam-diam?”. Pungkas Harianto.

Sampai Berita ini naik Tayang Redaksi belum berhasil menghubungi Bupati Talaud, Welly Titah Untuk di konfirmasi seputar dugaan keterlibatannya dalam memerintahkan pencairan dana 19,7 miliar yang bersumber dari SiLPA 72 Miliar tahun 2025. Dan Redaksi membuka ruang Hak Jawab bagi semua pihak yang masuk dalam objek pemberitaan ini. (Red/Tim***)