M. Kapahang: Polemik ‘Anonim 166’ dan Urgensi Menjaga Ruang Dialog dalam Demokrasi Digital Talaud

TALAUD — Polemik terkait aduan terhadap akun “Anonim 166” di Kabupaten Kepulauan Talaud berkembang menjadi diskursus publik yang menyentuh persoalan lebih luas, mulai dari batas kritik terhadap pejabat publik, kebebasan berekspresi, penggunaan instrumen hukum, hingga relasi kuasa dalam ruang demokrasi digital.

Kebijakan hukum yang ditempuh Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, terkait dugaan penyerangan nama baik pribadi dan keluarga, turut menjadi perhatian setelah sejumlah aparatur pemerintah daerah disebut terlibat dalam proses pendampingan hukum.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah persoalan yang berkaitan dengan kepentingan personal pejabat publik semestinya terlebih dahulu diberikan ruang dialog, klarifikasi, atau mediasi sebelum berkembang menjadi proses hukum dan pertarungan opini di ruang digital?

Persoalan semakin menjadi sorotan setelah muncul narasi di media sosial yang turut menyeret pengelola grup Facebook “Publik Talaud”, sebuah ruang yang selama ini digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik mengenai berbagai persoalan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pengaduan tertulis yang dilayangkan ke SPKT Polres Kepulauan Talaud pada Selasa (15/09/2026) sekitar pukul 07.39 WITA memuat aduan dugaan penyerangan nama baik pribadi dan keluarga Bupati Welly Titah yang berkaitan dengan rekam jejak politik serta latar belakang usahanya.

Namun, proses tersebut kemudian menjadi perhatian karena disebut melibatkan sejumlah pejabat dan unsur yang berada dalam struktur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Nama-nama yang disebut antara lain Penasihat Hukum Pemda Vanderik Wailan, S.H., yang disebut bertindak sebagai kuasa hukum pelapor, Kabag Hukum Rolan Tawaris, S.H., serta Staf Khusus Join Mangamba, S.H. dan Joutce Adam, S.H.

Keterlibatan sejumlah unsur tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kapasitas seorang pejabat publik sebagai individu yang menggunakan hak hukumnya dengan kapasitasnya sebagai pejabat negara atau daerah yang memiliki akses terhadap perangkat pemerintahan.

Penilaian mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan tentu merupakan persoalan yang harus dibuktikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

Namun, keterlibatan aparatur pemerintahan dalam persoalan yang berangkat dari dugaan serangan terhadap nama baik pribadi seorang pejabat tetap menjadi hal yang layak dipertanyakan secara terbuka.

Bagi pengelola grup “Publik Talaud”, persoalan tersebut semestinya tidak langsung berkembang menjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat.

Ruang dialog, klarifikasi, dan komunikasi publik dinilai tetap penting untuk dikedepankan.

Alih-alih meredakan persoalan melalui komunikasi yang konstruktif, perkembangan kasus tersebut justru turut memicu eskalasi di ruang media sosial.

Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah unggahan dan komentar yang beredar di media sosial, termasuk unggahan pada tautan yang dibagikan dalam polemik tersebut, muncul narasi dari sejumlah akun yang menduga pengelola grup Facebook “Publik Talaud” sengaja membiarkan konten negatif atau memiliki keterkaitan dengan akun anonim yang sedang dipersoalkan.

Narasi tersebut antara lain muncul dari akun Anto Bungangu serta komentar warganet Sity Maitum yang kemudian turut mengaitkan pengelola grup dengan keberadaan akun anonim tersebut.

Sejumlah narasi juga menggunakan istilah politik lokal seperti “MILITAN WT”, yang memperlihatkan bahwa persoalan hukum mulai berkelindan dengan polarisasi politik di ruang digital.

Bagi pengelola “Publik Talaud”, kondisi tersebut berpotensi menciptakan chilling effect terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.Sebab, ketika pengelola ruang aspirasi mulai dikaitkan dengan sebuah perkara berdasarkan asumsi atau spekulasi, masyarakat dapat merasa bahwa ruang untuk berbicara secara kritis semakin menyempit.

Padahal, menurut pengelola, grup “Publik Talaud” difungsikan sebagai wadah aspirasi masyarakat dan telah dilengkapi sistem penyaringan otomatis atau auto-filter yang tersedia pada platform Facebook sebagai bagian dari upaya moderasi konten.

Pendiri sekaligus admin grup Facebook “Publik Talaud”, M. Kapahang, bersama tim menyampaikan sikap tegas terhadap berkembangnya narasi yang menurut mereka menyudutkan pengelola grup.

Kapahang menegaskan bahwa dirinya bersama tim tidak memiliki keterkaitan personal dengan akun anonim yang dipersoalkan.Ia juga menjelaskan bahwa pengelola grup tidak memiliki kendali penuh terhadap identitas seluruh anggota anonim maupun seluruh aktivitas yang dilakukan anggota di dalam ruang digital tersebut.

“Kami mengimbau dan mendesak pihak kuasa hukum pelapor serta para pendukung untuk segera menghentikan segala bentuk trial by social media dan opini menghakimi yang menyudutkan pengelola grup,” tegas Kapahang.

Menurutnya, proses hukum yang telah berjalan harus dihormati dan diberikan ruang untuk bekerja secara objektif berdasarkan bukti serta mekanisme hukum yang berlaku.

Namun, ia meminta agar proses tersebut tidak dibarengi dengan tekanan atau penghakiman di media sosial terhadap pengelola ruang aspirasi masyarakat.

“Proses hukum yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum di kepolisian harus dihormati secara objektif tanpa melakukan intimidasi terhadap pengelola wadah aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Kapahang juga menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang meminta siapa pun memperoleh kekebalan hukum.

Sebaliknya, ia meminta agar setiap dugaan pelanggaran diuji melalui proses hukum yang objektif.

“Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, silakan dibuktikan melalui mekanisme hukum. Kami tidak meminta siapa pun kebal terhadap hukum. Yang kami minta adalah jangan mendahului proses hukum dengan penghakiman di media sosial,” kata Kapahang.

Kapahang menilai penting untuk membedakan antara pihak yang membuat suatu konten, pihak yang menyebarkan konten, pihak yang mengendalikan konten, dan pihak yang mengelola ruang komunikasi tempat konten tersebut muncul.

Menurutnya, pengelola sebuah grup tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pembuat seluruh konten yang diunggah oleh anggotanya.

“Admin tidak bisa secara otomatis dianggap sebagai pembuat setiap konten yang diposting anggota. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, tentu harus dilihat siapa yang membuat, bagaimana kontennya disebarkan, dan apa hubungan orang tersebut dengan perkara,” jelasnya.

Ia mengatakan pengelola “Publik Talaud” juga tidak memiliki niat untuk menormalisasi maupun membenarkan konten yang berpotensi melanggar hukum.

Namun, menurutnya, tanggung jawab harus ditentukan berdasarkan perbuatan dan fakta konkret, bukan semata-mata berdasarkan posisi seseorang sebagai admin.

Kapahang juga mempertanyakan mengapa ruang komunikasi tidak lebih dahulu dikedepankan sebelum persoalan berkembang menjadi laporan hukum.

Baginya, dialog bukan tanda kelemahan pemerintah.

Justru, dialog merupakan bagian dari kedewasaan dalam menjalankan demokrasi.

“Pemerintah memiliki hak untuk menjelaskan dan mempertahankan diri. Masyarakat juga memiliki hak untuk bertanya dan mengkritik. Di antara keduanya, hukum harus menjadi ruang yang objektif, bukan alat untuk memperlebar konflik,” katanya.

Menurut Kapahang, kritik terhadap pejabat publik seharusnya dapat dijawab dengan klarifikasi, data, dan argumentasi.

Jika terdapat informasi yang dianggap keliru, pemerintah memiliki ruang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Sementara apabila terdapat dugaan tindak pidana, proses pembuktiannya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

“Kalau ada kesalahan, koreksi. Kalau ada informasi yang keliru, luruskan dengan data. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, tempuh mekanisme hukum. Tetapi jangan jadikan ruang media sosial sebagai ruang penghakiman,” tegasnya.

Polemik tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum siber Indonesia, khususnya Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik.

Namun, penerapannya tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah memberikan pemaknaan bersyarat terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4), dengan mengecualikan antara lain lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, serta kelompok tertentu. Mahkamah juga memaknai frasa “suatu hal” sebagai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”.

Mahkamah juga menempatkan kritik dalam konteks kepentingan publik sebagai bagian dari pengawasan, koreksi, dan pemberian saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, tidak setiap kritik terhadap pejabat publik secara otomatis dapat dipersamakan dengan pencemaran nama baik.

Namun, pada saat yang sama, kebebasan berpendapat juga bukan kebebasan tanpa batas. Setiap dugaan penghinaan, fitnah, atau serangan terhadap kehormatan pribadi tetap harus diuji berdasarkan konteks dan unsur hukum yang berlaku.

Karena itu, garis batas antara kritik dan dugaan tindak pidana harus ditentukan melalui mekanisme hukum dan pembuktian, bukan melalui tekanan opini di media sosial.

Kapahang bersama tim mengajak seluruh elemen masyarakat Kepulauan Talaud untuk kembali membangun kedewasaan dalam beretika di ruang digital.

Pertama, mengembalikan fungsi grup “Publik Talaud” sebagai rumah dialog yang sehat, objektif, dan inklusif tanpa memandang kubu politik.

Kedua, mendorong masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama merawat demokrasi digital yang bermartabat.

Ketiga, menjadikan hukum sebagai instrumen yang objektif dalam menjaga keharmonisan dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Menurut Kapahang, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan berbicara, tetapi juga sebagai kesediaan untuk mendengar dan memberikan ruang bagi perbedaan.

“Yang kami minta sederhana: biarkan hukum bekerja. Biarkan bukti berbicara. Kalau masih ada ruang dialog, mari gunakan ruang itu untuk menyelesaikan persoalan secara dewasa,” pungkasnya.

Polemik “Anonim 166”Persoalan tersebut telah berkembang menjadi perdebatan mengenai bagaimana demokrasi digital di Talaud bekerja ketika kritik masyarakat berhadapan dengan kekuasaan.

Pemerintah memiliki hak untuk mempertahankan kehormatan pribadi dan menggunakan mekanisme hukum.

Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelola ruang digital memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang yang dikelolanya.

Sementara aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memproses laporan berdasarkan hukum, fakta, dan alat bukti.

Bagi Kapahang, jawabannya harus dikembalikan kepada prinsip dasar negara hukum.

“Pemerintah memiliki hak untuk menjelaskan. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya. Kritik harus bertanggung jawab, tetapi kekuasaan juga harus terbuka terhadap kritik. Di antara keduanya, hukum harus berdiri objektif,” ujarnya.

Kemajuan demokrasi digital Talaud tidak ditentukan oleh seberapa keras pemerintah menghadapi kritik, maupun seberapa keras masyarakat melontarkan kritik.

Demokrasi justru diuji dari kemampuan kedua belah pihak untuk tetap menghormati hukum, membuka ruang dialog, menghargai perbedaan, dan menempatkan kebenaran di atas kepentingan politik maupun kekuasaan.(Red/***)