SULUTVIRAL.ID – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena kembali membuka ruang perhatian publik terhadap pengawasan dan pemberantasan korupsi di daerah.
Peristiwa tersebut mendapat perhatian masyarakat Sulawesi Utara. Di tengah sorotan terhadap kasus Bolmut, pertanyaan lain mulai mengemuka: bagaimana dengan Kota Bitung?
Sejumlah masyarakat Bitung kini meminta aparat penegak hukum, termasuk KPK RI, memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah daerah yang sebelumnya menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sorotan terutama diarahkan pada sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), rumah sakit, sejumlah kecamatan, hingga Inspektorat Kota Bitung.
Namun, perlu ditegaskan, temuan BPK tidak otomatis berarti telah terjadi tindak pidana korupsi. Temuan pemeriksaan harus dilihat berdasarkan jenis permasalahan, rekomendasi, tindak lanjut, serta bukti lain yang diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam berbagai pemeriksaannya memang mencatat sejumlah persoalan terkait pengelolaan keuangan dan kegiatan Pemerintah Kota Bitung.
Dalam salah satu pemeriksaan yang dipublikasikan BPK, misalnya, ditemukan persoalan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut mencakup antara lain persoalan pada pekerjaan konstruksi, perjalanan dinas, serta kegiatan pada sejumlah perangkat daerah tahun 2024. Hal tersebut juga telah diberitakan media kibarindonesia.com. Namun hingga saat ini tidak adanya berita klarifikasi membuat publik bertanya
BPK juga pada 2025 melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas manajemen aset pada Pemerintah Kota Bitung dan instansi terkait.
Sementara itu, dalam laporan hasil pemeriksaan lainnya, BPK mencatat adanya persoalan pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan, termasuk ketidakcermatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pengawas dalam mengendalikan pekerjaan sesuai ketentuan dan kontrak.
Pemerintah Kota Bitung disebut menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan bersedia menindak lanjutinya sesuai rekomendasi BPK. Fakta-fakta tersebut menjadi alasan mengapa masyarakat meminta agar setiap temuan diperiksa secara transparan dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum.
Dinas PUPR menjadi salah satu perangkat daerah yang tak luput dari perhatian publik, terutama berkaitan dengan pekerjaan fisik dan penggunaan anggaran pembangunan.
Masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengawasan internal dilakukan terhadap proyek-proyek pemerintah daerah serta bagaimana tindak lanjut atas setiap rekomendasi pemeriksaan. Bahkan menurut informasi masyarakat Kepala Dinas PUPR Rizal Sompotan diduga sering menganti nomor meskipun tidak diketahui apa motifnya
Sorotan juga mengarah kepada Inspektorat dan Sekda Kota Bitung Ignatius Rudy Theno yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, publik mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila pada kemudian hari masih ditemukan persoalan dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
DPRD Kota Bitung sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan juga diharapkan ikut memastikan setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti secara terbuka. Publik tentu berhak mengetahui apakah rekomendasi BPK telah ditindak lanjuti, siapa yang bertanggung jawab, berapa nilai yang harus dikembalikan apabila terdapat kerugian daerah, serta apakah seluruh proses penyelesaiannya telah sesuai ketentuan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan internal maupun pengawasan politik terhadap penggunaan APBD.
Di sejumlah grup media sosial, keresahan masyarakat Bitung terhadap persoalan pemerintahan juga kerap muncul. Sebagian warga bahkan meminta identitas mereka tidak dipublikasikan karena alasan keamanan dan kenyamanan.
Mereka berharap persoalan yang menjadi temuan pemeriksaan tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi benar-benar ditelusuri hingga tuntas apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum. Pesan yang muncul sederhana, jangan sampai penindakan baru dilakukan setelah persoalan membesar atau setelah aparat penegak hukum menemukan bukti adanya tindak pidana.
KPK sendiri memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apakah suatu perkara masuk ranah KPK atau aparat penegak hukum lainnya tentu bergantung pada hasil penelusuran, kewenangan, dan bukti yang tersedia.
Kini bola berada pada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
Masyarakat Bitung menunggu satu hal: apakah seluruh temuan dan dugaan yang selama ini menjadi sorotan akan dibuka secara transparan dan ditindak lanjuti secara serius?
Dan di tengah perhatian publik terhadap penindakan korupsi di Sulawesi Utara, pertanyaan yang mulai terdengar di tengah masyarakat pun semakin kuat:
Setelah Bolmut, apakah Bitung akan menjadi wilayah berikutnya yang mendapat perhatian serius KPK?
Publik tentu menunggu jawabannya bukan melalui rumor, melainkan melalui data, pemeriksaan, transparansi, dan proses hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.(rsv)

Tinggalkan Balasan