Disebut, Kunci Pencairan Wajib Ada Kata ‘OK’ dari Iwan Lawitan
MANADO–Jika kabar ini benar, ingat jika kabar ini benar, kondisi pemerintahan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud sedang tidak baik-baik saja. Dimana, kabar didapat ada staf di Kecamatan Pulutan yang saat ini pegang ‘kendali’ keuangan, yakni Iwan Lawitan.
Kepada media ini sumber resmi menyebut; untuk pencairan keuangan dari seluruh jajaran Pemkab Talaud yang diproses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), wajib atas petunjuk Iwan Lawitan.
“Sekarang untuk mengurus pencairan di BPKAD, itu wajib atas sepengetahuan dan petunjuk dari Iwan Lawitan. Padahal, jangankan sebagai pejabat, sebagai staf saja di BPKAD bukan. Karena Iwan Lawitan itu staf di Kecamatan Pulutan,” sebut sumber saat menghubungi media ini, Jumat (13/12/2024).
Dibeberkan, meski untuk biaya rutin jajaran Pemkab Talaud; kalau tidak ada kata ‘OK’ dari Iwan Lawitan, tidak akan ada pencairan.
“Sampai mau urus pencairan biaya rutin kantor-kantor (SKPD-SKPD) ataupun jajaran, kalau tidak ada petunjuk dari Iwan Lawitan, tidak akan ada pencairan. Jadi, di bidang perbendaharaan di BPKAD tidak akan memroses apapun berkas pencairan, jika belum ada kata ‘OK’ dari Iwan Lawitan. Kunci pencairan di Pemkab Talaud itu kata ‘OK’ dari Iwan Lawitan,” beber sumber dan mewanti-wanti agar namanya disimpan.
Sementara itu, Iwan Lawitan saat dikonfirmasi via WhatsApp di 0852-9810-3xxx, sekira pukul 16.10 WITA, mengklaim, ini terjadi karena penganggaran pengelolaan keuangan yang kurang baik.
“Tidak seperti itu, jadi begini. Kondisi kas daerah (di Pemkan Talaud) sekarang kurang baik lah. Karena memang dari pe… aaa.. terkait penganggaran pengelolaan keuangan yang boleh kata ya kurang baik lah tahun ini, kurang stabillah. Itu sebabnya sekarang kalau pencairan, bukan berarti saya harus mengambil keputusan bayar. Tapi mana yang prioritas sih,” klaimnya.
Saat dikejar, soal apakah dirinya yang bisa menentukan atau memutuskan apakah pencairan itu prioritas dan bukan prioritas, disebut ia tetap berpegang pada petunjuk pimpinan. “Jadi… tidak, kita tetap petunjuk pimpinan,” katanya.
“Contohnya begini. Kalau di, dalam arti kalau yang diminta itu perjalanan dinas dibandingkan dengan listrik, contoh. Listrik itu kan rutin yang mengikat, saya akan memilih listrik duluan. Ia, listrik dan air, begitu. Kalau hal-hal yang tidak prinsip, tidak, begitu,” sambung Iwan Lawitan.
Terpisah, Kepala BPKAD Paul Dimpudus, belum bisa terkonfirmasi hingga berita ini tayang. Dihubungi via WhatsApp di 0813-4002-1xxx, sekira pukul 16.29 WITA, 16.30 WITA dan 16.31 WITA, tak direspon.(ian)
Tinggalkan Balasan