Terkait Dugaan Money Politic saat Kampanye
Sesuai Aturan, Pengganti Transport Tidak Boleh dalam Bentuk Uang
MANADO–Pihak Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wabup Talaud Nomor Urut 3 Welly Titah-Anisya Gretsya Bambungan (WT-AGB), diduga kuat sudah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13/2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup serta Wali Kota dan Wawali.
Ditegaskan sumber resmi media ini, pihak WT-AGB, terutama DT alias Djoni, saudara kandung WT dan TH alias Tonny, ipar WT; yang bagi-bagi uang tunai saat kampanye di Desa Bulude, Kecamatan Essang, jelas-jelas melanggar Pasal 66. Sebab sesuai aturan, pengganti transport tidak boleh dalam bentuk uang.
“Sudah jelas-jelas pihak WT-AGB dan kerabat WT, yakni DT alias Djoni dan TH alias Tonny yang bagi-bagi uang dalam kampanye di (Desa) Bulude, sudah melanggar PKPU 13/2024. Karena di Pasal 66, ayat (6), biaya makan-minum peserta kampanye, transportasi peserta kampanye, hingga pengadaan bahan kampanye peserta kampanye; tidak bisa diberikan dalam bentuk uang tunai. Ingat tidak berbentuk uang tunai!” tegasnya.
Menurutnya, seharusnya pihak WT-AGB memberikan penggantian transport dengan mengisi BBM kendaraan peserta kampanye.
“Contohnya kendaraan peserta yang akan mengikuti kampanye mengisi BBM, dimana sudah ada tim dari pihak WT-AGB yang langsung membayar di tempat pengisian BBM. Sehingga uang tidak diberikan secara langsung kepada peserta kampanye,” tuturnya.
Sementara itu, hingga berita ini tayang, Ketua Bawaslu Talaud Zenith Anaada belum terkonfirmasi seperti beberapa hari terakhir.
Sebelumnya, Djohan Parangka, pelapor dugaan money politic ini mengatakan, pihak WT-AGB dinilai memberikan pendidikan politik yang salah bagi masyarakat.
“Menyerahkan uang di kampanye, itu hal yang salah, itu money politic. Itu mempertontonkan seakan-akan pilkada ini baku bayar. Dan itu sudah jelas-jelas memberikan pendidikan politik yang salah bagi masyarakat,” tutupnya.(ian)
Tinggalkan Balasan