SULUTVIRAL.ID – Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU Pertamina 74.951.09 Winangun, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Winangun Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, antrean kendaraan di lokasi tersebut dinilai semakin mengganggu aktivitas warga hingga berdampak pada kelancaran arus lalu lintas.

Bahkan, muncul dugaan dari masyarakat mengenai adanya praktik penyaluran solar yang tidak sesuai peruntukannya. Sejumlah pihak yang dicurigai terlibat dalam aktivitas tersebut turut menjadi perhatian warga, meski dugaan itu masih membutuhkan pembuktian dan pemeriksaan dari instansi berwenang.

Keluhan masyarakat terutama berkaitan dengan kendaraan yang mengantre solar dan memadati area sekitar SPBU. Kondisi tersebut disebut telah mengganggu akses masyarakat, termasuk menghambat aktivitas sejumlah tempat usaha yang berada di sekitar lokasi.

“Dorang so sembarang jaga parkir karena mo ba antri solar. Sampe torang pe tampa usaha so ta tutup dengan dorang pe oto ini,” keluh salah satu warga di sekitar SPBU.

Keluhan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan antrean solar bukan sekadar mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga mulai berdampak terhadap kepentingan ekonomi masyarakat setempat.

Kendaraan yang mengantre hingga memenuhi badan jalan diduga turut memperparah kepadatan lalu lintas di ruas Jalan Sam Ratulangi, khususnya kawasan Winangun Dua. Pengendara yang melintas harus menghadapi hambatan, sementara warga sekitar mengaku kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Situasi ini pun memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di SPBU 74.951.09 Winangun. Apakah mekanisme penyaluran solar telah berjalan sesuai aturan, termasuk ketentuan pembelian dan penggunaan BBM subsidi? Ataukah ada indikasi penyimpangan yang perlu segera ditelusuri?

Masyarakat mendesak Pertamina, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam. Pemeriksaan langsung terhadap aktivitas pengisian solar, pola antrean kendaraan, hingga mekanisme pengawasan distribusi dinilai penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta agar pihak yang terbukti terlibat diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebab, BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak menerima. Jangan sampai hak masyarakat kecil justru terabaikan akibat dugaan praktik penyelewengan, sementara kepentingan umum ikut dikorbankan oleh antrean kendaraan yang tidak tertib.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret pihak terkait. Pertamina dan instansi pengawas diharapkan segera memberikan penjelasan sekaligus memastikan distribusi solar di SPBU Winangun berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran.(jla)