SULUTVIRAL.ID – Polemik pengelolaan anggaran Desa Wineru, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, kembali mencuat.

Mantan Pejabat Hukum Tua Desa Wineru berinisial HS alias Eman resmi dilaporkan sejumlah perwakilan masyarakat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa, Kamis (1/10/2026).

Laporan tersebut menyoroti sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program dan anggaran desa selama HS menjabat sebagai Pejabat Hukum Tua.

Sedikitnya ada tiga persoalan utama yang disampaikan masyarakat kepada pihak kejaksaan dan diminta untuk ditelusuri.

Pertama, dana Ketahanan Pangan Tahun 2025.

Masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran sekitar Rp120 juta yang diperuntukkan bagi program ketahanan pangan berupa pengadaan bibit babi.

Yang menjadi sorotan, warga menyebut terdapat 13 ekor bibit babi yang pengadaan dan keberadaannya kini dipertanyakan.

Masyarakat meminta pihak kejaksaan menelusuri mulai dari proses penganggaran, pengadaan, penyaluran hingga keberadaan ternak tersebut.

Kedua, program Bedah Rumah RTLH Tahun 2024.

Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang seharusnya menyasar masyarakat kurang mampu juga ikut dipersoalkan.

Warga menduga pelaksanaan program tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya. Bahkan, salah satu pembangunan rumah yang dikaitkan dengan program RTLH disebut berdiri di atas lahan yang diklaim milik mantan pejabat hukum tua.

Hal ini dinilai perlu diperiksa untuk memastikan siapa penerima manfaat sebenarnya serta bagaimana proses penentuan lokasi dan pelaksanaan program tersebut.

Ketiga, persoalan Siltap empat perangkat desa.

Masyarakat juga membawa dugaan persoalan terkait Penghasilan Tetap (Siltap) milik empat perangkat desa.

Menurut mereka, terdapat hak Siltap selama beberapa bulan yang diduga belum diberikan setelah keempat perangkat tersebut diberhentikan oleh HS.

Persoalan ini pun diminta untuk diperiksa, termasuk dasar pemberhentian, mekanisme pembayaran Siltap serta siapa yang bertanggung jawab atas hak para perangkat desa tersebut.

Laporan masyarakat tersebut telah diterima petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Minahasa.

Warga berharap laporan tidak berhenti sebatas administrasi, namun dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap dokumen, pihak-pihak terkait dan aliran anggaran yang dipersoalkan.

“Kami hanya menuntut hak kami sebagai masyarakat. Ada 13 ekor bibit babi dari anggaran Ketahanan Pangan yang kami pertanyakan keberadaannya dan hasilnya ke mana,” ujar sejumlah warga usai membuat laporan.

Mereka juga mempertanyakan pembangunan rumah RTLH yang disebut berada di atas lahan milik mantan pejabat serta hak Siltap empat perangkat desa yang menurut mereka belum dibayarkan selama beberapa bulan.

“Kalau memang dalam pemeriksaan terbukti ada pelanggaran atau tindak pidana korupsi, kami berharap diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas mereka.

Warga mengaku siap memberikan keterangan tambahan maupun dokumen apabila diperlukan oleh pihak kejaksaan.

“Jangan sampai persoalan seperti ini hanya menjadi janji. Kami siap memberikan keterangan. Ini menyangkut uang dan hak masyarakat,” tambah mereka.

Kini perhatian masyarakat tertuju kepada Kejari Minahasa untuk memastikan apakah berbagai dugaan yang dilaporkan tersebut memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan maupun penyelidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak HS alias Eman belum memberikan keterangan atau hak jawab terkait berbagai dugaan yang dilaporkan masyarakat tersebut. Seluruh tudingan dalam laporan ini masih bersifat dugaan dan belum merupakan kesimpulan hukum.(jla)