SULUTVIRAL.ID – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan alat berat di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), kembali menjadi sorotan.

Pasalnya, aktivitas pertambangan yang diduga berkaitan dengan Steven Mamahit disebut masih berlangsung dan bahkan semakin meluas ke sejumlah titik di kawasan Ratatotok.

Informasi yang dihimpun menyebut beberapa wilayah yang menjadi sorotan antara lain Kebun Raya, Nibong hingga Gunung Bota. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik, terlebih kawasan tersebut sebelumnya menjadi lokasi tragedi berdarah yang menewaskan tiga orang.

Tiga korban dalam tragedi tersebut yakni Safruddin Makalalag, Fatan Kalipe dan Mawardi Kalamunte. Sementara Anisa Mamonto dilaporkan mengalami luka tembak.

Ironisnya, di tengah proses hukum terhadap para terdakwa kasus penembakan tersebut, aktivitas PETI di kawasan yang sama disebut kembali menggeliat.

11 Terdakwa Sudah Divonis, Bagaimana dengan Aktor di Balik Lokasi?

Pengadilan Negeri Tondano sebelumnya telah menjatuhkan vonis terhadap 11 terdakwa dalam perkara penembakan di kawasan PETI Nibong.

Salah satu terdakwa, Brando Randy Liow, disebut divonis 1 tahun 9 bulan penjara, sementara 10 terdakwa lainnya mendapatkan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Namun, sorotan publik kini bergeser pada dugaan aktivitas pertambangan di lokasi yang disebut-sebut berkaitan dengan Steven Mamahit.

Hingga informasi ini diberitakan, belum ada keterangan resmi yang menyatakan Steven Mamahit telah dinyatakan bersalah dalam perkara PETI tersebut. Karena itu, segala tudingan terkait keterlibatannya masih merupakan dugaan yang membutuhkan pembuktian aparat penegak hukum.

Publik Desak Aparat Turun Tangan

Tokoh muda Sulawesi Utara, Robby Liando, meminta aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada perkara pidana yang telah berjalan, tetapi juga memeriksa legalitas aktivitas pertambangan yang masih beroperasi.

Menurutnya, jika alat berat masih beraktivitas, maka aparat harus memastikan apakah kegiatan tersebut memiliki dasar perizinan yang sah.

“Kalau memang alat berat masih beroperasi, periksa legalitasnya. Jangan sampai aktivitas berjalan tanpa kejelasan hukum sementara masyarakat dibiarkan tidak tahu apakah kegiatan tersebut sah atau tidak,” ujar Robby, sebagaimana dikutip dari Ekspose Times.

Ia juga meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan, termasuk apabila ditemukan dugaan pelanggaran terkait aktivitas pertambangan.

“Kalau legal, jelaskan dasar legalitasnya ke publik. Kalau ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.(jla)