SULUTVIRAL.ID – Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Garini, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mulai menjadi sorotan. Sejumlah informasi yang berkembang di tengah masyarakat turut menyeret nama Hangki Sengkey dan Icad, yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

Munculnya kedua nama tersebut perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Pasalnya, apabila aktivitas pertambangan benar berlangsung tanpa izin di kawasan HPT Garini, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran ketentuan pertambangan, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan pelanggaran hukum di bidang kehutanan serta ancaman terhadap kelestarian lingkungan.

POLRES BOLTIM DAN POLDA SULUT JANGAN TUTUP MATA!

Masyarakat kini menantikan langkah konkret Polres Bolaang Mongondow Timur dan Polda Sulawesi Utara dalam menyikapi dugaan aktivitas PETI tersebut.

Aparat penegak hukum tidak boleh hanya menunggu laporan atau sekadar melakukan pemantauan. Dugaan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan profesional.

Penyelidikan juga harus menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat. Mulai dari pemilik alat berat, pemodal, pengendali kegiatan operasional, hingga pihak-pihak yang diduga mengatur distribusi dan menikmati hasil pertambangan.

Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar pekerja atau operator di lapangan, sementara pihak yang diduga memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh.

KAPOLDA SULUT DIMINTA TURUN TANGAN!

Kapolda Sulawesi Utara didesak memberikan perhatian khusus terhadap dugaan aktivitas PETI di HPT Garini.

Pengawasan dan penindakan harus dilakukan secara serius. Jangan sampai muncul kesan bahwa aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan tersebut berlangsung tanpa pengawasan dan kepastian penegakan hukum.

Polres Boltim juga harus menunjukkan keseriusan melalui langkah-langkah konkret. Masyarakat berhak mengetahui apakah dugaan aktivitas tersebut telah ditindaklanjuti, apakah legalitas kegiatan sudah diperiksa, dan apakah pihak-pihak yang diduga terlibat telah dimintai keterangan.

Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun.

NAMA HANGKI SENGKEY DAN ICAD PERLU DIKLARIFIKASI

Mencuatnya nama Hangki Sengkey dan Icad dalam informasi yang berkembang terkait dugaan PETI di HPT Garini harus ditindaklanjuti secara objektif.

Aparat perlu menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk memastikan apakah keduanya memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan yang dimaksud.

Keduanya juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas informasi yang beredar. Sebab, setiap dugaan keterlibatan seseorang harus diuji berdasarkan fakta, bukti, dan proses hukum yang berlaku.

Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa aparat sedang melakukan pemantauan. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, hasil penyelidikan yang transparan, serta kepastian hukum terhadap dugaan aktivitas PETI tersebut.

JANGAN BIARKAN HPT GARINI MENJADI LAHAN EKSPLOITASI ILEGAL!

Kawasan hutan merupakan aset negara yang wajib dilindungi. Jika benar terjadi aktivitas pertambangan tanpa izin, negara tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu.

Kerusakan lingkungan, potensi kerugian negara, serta ancaman terhadap keberlanjutan kawasan hutan harus menjadi pertimbangan serius bagi aparat penegak hukum.

Kini masyarakat menunggu keberanian Polres Boltim dan Polda Sulut untuk mengungkap persoalan ini secara terang benderang.

Pertanyaannya sederhana: apakah dugaan aktivitas PETI di HPT Garini akan benar-benar ditindaklanjuti, atau justru terus menjadi persoalan yang tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum?

Hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.(rsv)