SULUTVIRAL.ID – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali mencuat di Kabupaten Minahasa.
Kali ini, sorotan mengarah ke wilayah Jalan Raya Manado–Tomohon, Kelurahan Warembungan, Kecamatan Pineleng. Informasi yang diterima menyebut adanya dugaan aktivitas distribusi solar subsidi yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
Dalam informasi yang beredar, nama seorang perempuan berinisial LK alias Litta turut disebut-sebut berkaitan dengan dugaan aktivitas tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Belum ada pula keterangan resmi yang menyatakan LK alias Litta telah terbukti melakukan pelanggaran.
Kapolsek Pineleng: Akan Ditindaklanjuti
Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Kapolsek Pineleng IPTU Sem Marthin, S.H., M.H.
Saat dikonfirmasi terkait laporan dugaan penyalahgunaan solar subsidi tersebut, Kapolsek Pineleng menyatakan pihaknya akan menindaklanjutinya.
“Pihak kami akan menindaklanjuti laporan tersebut,” jelas IPTU Sem Marthin.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian, mengingat distribusi BBM subsidi merupakan sektor yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Aparat Diminta Telusuri Rantai Distribusi
Publik berharap tindak lanjut aparat tidak berhenti pada informasi awal, tetapi dilakukan secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Penelusuran dapat mencakup asal solar, proses pembelian, pengangkutan, penyimpanan hingga penggunaan atau penyaluran kembali. Jika nantinya ditemukan bukti adanya keuntungan dari distribusi yang tidak sesuai aturan, pihak-pihak yang terlibat juga diharapkan dapat ditelusuri berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pasalnya, BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan sektor yang telah ditentukan pemerintah. Penyalahgunaan dapat berpotensi mengganggu distribusi dan membuat masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh BBM subsidi.
Nama Disebut, Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Berlaku
Meski nama LK alias Litta muncul dalam informasi yang beredar, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.
Penyebutan nama dalam sebuah laporan atau informasi belum berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah, serta pada akhirnya pengadilan apabila perkara tersebut masuk ke proses hukum.
Karena itu, publik diharapkan tidak mengambil kesimpulan sebelum proses verifikasi dan penyelidikan dilakukan.
Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan transparan dalam menindaklanjuti setiap informasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
Jika memang ditemukan pelanggaran, masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak terbukti, klarifikasi resmi juga penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
SulutViral.id akan terus memantau perkembangan informasi ini dan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang disebut untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab sesuai ketentuan jurnalistik.(jla)

Tinggalkan Balasan